analisamedan.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deliserdang 27 Nopember 2024 mendatang berpotensi diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Potensi ini menjadi pertanda positif dan baik bagi demokrasi dan rakyat Deliserdang yang bisa mencari sosok pemimpin mereka dengan beberapa pilihan.Hal itu dikatakan Ketua Komunitas Warga Pencinta Deliserdang (KWPDS) Sawaluddin Lubis kepada analisamedan.com, Senin (22/7) menyikapi perkembangan situasi politik jelang pilkada Deliserdang.Menurutnya, semakin banyak pasangan calon yang maju, menunjukkan kualitas demokrasi di Deliserdang membaik dengan terpenuhinya pesta demokrasi untuk rakyat. Pilkada sering sekali disebut-sebut sebagai 'pesta' untuk rakyat. Namun bila calon yang disuguhkan terbatas hanya 2 pasangan apa lagi melawan kotak kosong, sama artinya menipu rakyat."Pilkada ini pesta milik rakyat. Kalau pesta ini milik rakyat, partai politik berkewajiban untuk menyenangkan rakyat dan bukan membatasi pilihan rakyat," tegas Sawaluddin.Potensi bakal diikuti 3 pasangan calon dilihat dari 4 partai politik di Kabupaten Deliserdang yang masing-masing memiliki 7 kursi yakni, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindara), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (NasDem).4 parpol tersebut diyakini akan menjaga 'gengsi' sebagai partai pemilik kursi yang hanya butuh 3 kursi lagi bisa memajukan calonnya sesuai peraturan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keempat parpol tersebut kini sedang melakukan kajian membaca peta kemungkinan."Kalau kita lihat, 4 parpol ini kan masing-masing punya 7 kursi. Hanya butuh 3 kursi lagi, mereka bisa memajukan calonnya. Jadi, ini semacam perang gengsi," paparnya.Sawaluddin memprediksi, PDIP Deliserdang bakal mengusung calon dan berkoalisi dengan sejumlah partai kecil yang bisa memenuhi syarat 10 kursi. Secara psikologis, PDIP diyakini hampir tidak mungkin berkoalisi dengan partai penguasa seperti Gerindra dan Golkar efek dari pilpres kemarin.Selain sikap PDIP di pusat yang diprediksi akan mengambil poros oposisi dan terlihat satu komando sampai ke tingkat bawah, termasuk perhelatan pilkada baik provinsi maupun kabupaten/kota, PDIP ingin menunjukkan 'tanduknya' masih kuat dan berfungsi.