analisamedan.com - Retorika politik yang selalu menggaungkan kepentingan rakyat sangat melekat dengan gaya perpolitikan di Indonesia. Semua partai politik (parpol) tanpa terkecuali selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat.Kepentingan rakyat harus diutamakan. Partai 'anu' bergerak bersama rakyat. Suara rakyat suara partai 'anu'. Dan masih banyak lagi slogan-slogan lainnya yang dijadikan sebagai 'modal' untuk merebut hati rakyat. Karena memang parpol sangat membutuhkan suara rakyat agar dipilih dalam proses seperti pemilu legislatif atau kontestasi pemiihan kepala daerah (pilkada) baik tingkat kabupaten, kota dan provinsi termasuk pemiihan presiden kemarin.Tak terkecuali dalam konteks Kabupaten Deliserdang yang juga menjadi salah satu daerah yang akan menggelar pilkada 27 Nopember 2024 mendatang. Pilkada seharusnya menjadi ekspresi kebebasan dan keyakinan rakyat untuk menentukan pilihan terhadap pemimpinnya.Namun ekspresi ini tidak bisa diwujudkan rakyat sebagai pemilik suara yang menentukan siapa pemimpin diyakininya bisa membawa mereka ke arah lebih baik. Hal ini dikarenakan keberadaan partai politik menjadi penentu seseorang bisa dimajukan sebagai calon atau tidak.Pengkhianatan ParpolJelang pilkada Deliserdang, ada kekhawatiran rakyat terhadap parpol di daerah ini melakukan 'pengkhianatan' kembali seperti pada pilkada 2019 lalu. Peristiwa pengkhianatan itu yakni, bersepakatnya semua parpol di Deliserdang mengusung calon petahana saat itu Ashari Tambunan bersama Muhammad Ali Yusuf Siregar.Kesepakatan itu akhirnya menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dan tertulis tanpa bisa dihapus sehebat apa pun kemajuan teknologi dan zaman bahwa di Kabupaten Deliserdang pernah terjadi kontestasi pilkada petahana lawan 'kotak kosong'.Edukasi apa yang bisa diberikan kepada rakyat Deliserdang dengan kompetisi melawan kotak kosong ? Heroisme ? Justru rakyat di Deliserdang dibentuk menjadi orang-orang penakut. Berpolitik melawan kotak kosong tanpa lawan bukankah mengantarkan rakyat Deliserdang menjadi pecundang.Mungkin untuk menunjukkan kecerdasan berpolitik. Kecerdasan apa yang didapat dengan melawan kotak kosong ? Pembentukan karakter lemah justru efek dari politik melawan kotak kosong. Andaikan rakyat tidak senang dengan calon yang maju, lalu memilih kotak kosong, apa yang bisa ia dapatkan ? Andai kotak kosong yang menang, bisakah harapan dan cita-cita rakyat terwujud ?Menebus 'Dosa'Pilkada Deliserdang 2024 merupakan momentum bagi parpol di daerah ini untuk menebus 'dosa' masa silam kepada rakyat. Pengkhianatan parpol kepada rakyat Deliserdang sehingga pilkada harus melawan kotak kosong merupakan 'dosa besar'.Bagaimana cara menebus dosa itu ? Caranya dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya dengan menawarkan sejumlah calon tanpa dibatasi seperti pilkada sebelumnya yakni kotak kosong.Ini menjadi catatan serius pagi parpol di Deliserdang atas dosanya pada pilkada sebelumnya. Mengingat potensinya, peristiwa kotak kosong jilid II ini bisa saja terjadi ketika parpol kehilangan jadi diri dan senang menjadi pengkhianat rakyat.Dari kalkulasi kursi di DPRD Deliserdang hasil pileg 14 Pebruari 2024 kemarin, dimungkinkan 5 pasangan calon maju bertarung. Meski potensi ini memungkinkan, persentasi terjadinya sangat kecil. Karena itu, porsi idealnya pilkada Deliserdang bisa diikuti 3 atau 4 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.Banyaknya pilihan calon tentu akan memberikan alternatif bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang diyakini bisa memajukan Deliserdang dan cita-cita mereka.Akankah parpol di Deliserdang menebus dosa atau kembali berkhianat kepada rakyat pada pilkada 2024 ini ? Kita tunggu !