analisamedan.com - Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem Dr. Faisal Arbi,dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.
Menurut Fraksi NasDem, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.
Fraksi NasDem menilai pembangunan Kota Medan harus terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program prioritas yang berkelanjutan, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Faisal Arbi saat membacakan pandangan fraksi.
Selain itu, Fraksi NasDem berharap setelah Ranperda tersebut disahkan, Pemkot Medan dapat lebih maksimal menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun sumber pendapatan sah lainnya.
Fraksi NasDem juga menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Medan akan terus meningkat seiring jumlah penduduk yang telah melampaui dua juta jiwa. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan upaya efisiensi belanja dan pengawasan penggunaan anggaran.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan Kota Medan yang lebih maju dan berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat