analisamedan.com - Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padanglawas(Palas) diragukan.
Hal itu diungkapkan, Pimpinan Aksi Aliansi Rakyat Menuntut(Alarm) Palas, Aidil Pananggar Siregar dan Amrus Saleh Hasibuan,saat melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati Palas, Kantor Inspektorat serta Bawaslu Palas, Kamis (7/11/2024).
Dalam orasinya, Alarm menyampaikan pernyataan sikap,ada video beredar luas ditengah masyarakat disalah satu tempat wisata di Padanglawas Utara(Paluta) bahwa salah seorang ASN di Dinas Kesehatan berinsial NHP,menunjukan simbol keberpihak kepada salah satu Paslon dengan kode jari tangan.
Selanjutnya, poto salah satu Kepala SDN di Kecamatan Sosopan menunjukan simbol nomor urut dengan jari tangannya yang keberpuhakan kepada salah satu paslon yang disampingnya Kandidat Calon Wakil Bupati Palas.
Ironisnya lagi, Alarm juga menemukan poto salah satu paslon Bupati bersama Kepala Lingkungan se Kelurahan Pasar Sibuhuan dengan simbol tangan yang berpihak kepada salah satu Paslon di perhelatan Pilkada.
"Kita memprihatinkan ketidak netralan ASN di Palas ,bukan hanya sekedar isu dalam hajatan politik Pilkada, tetapi kenyataan dapat memperburuk kondisi dan kualitas demokrasi.Bahkan memancing ketidak kondusifan Pilkada yang akhir berpotensi melahirkan chaos dan pertumpahan darah ," ungkap Aidil.
Banyak ASN di Kabupaten Palas, mendukung salah satu pasangan calon yang mengikuti perhelatan Pilkada Palas tahun 2024, sehingga melakukan pelanggaran UU.
Alarm meminta Pj Bupati Palas, Ir Ardan Noor menindak tegas ASN yang tidak netral untuk diberikan sanski tegas yang melanggar aturan Pilkada.
Keraguan akan netralitas ASN di lingkungan Pemkab Palas ini tampak pada kehadiran sejumlah ASN di disalah satu tempat wisata di Kabupaten Padanglawas Utara(Paluta)yang mendukung salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Palas.
Dari penyataan sikap Alarm, sejumlah keberpihak ASN dilingkungan Pemkab Palas dilakukan dengan jelas dan terbuka dengan sengaja diviralkan untuk menguntungkan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Palas dan merugikan calon lainnya.
"Kita meminta Bawaslu Palas menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya di Pilkada Palas, tidak boleh berdiam diri dan menunggu saja.Demikian juga dengan KPU Palas,jangan main -main dengan kondisi Pilkada dengan keberpihakan untuk penggiringan kesalah satu paslon," beber Aidil Pananggar Siregar.
Ketua Bawaslu Padanglawas,Alex Sabar Nasution menyahuti pernyataan sikap dari Alarm mengatakan, pihaknya telah menjalan tugas dan fungsi pengawasan Pilkada dengan melakukaj himbauan ke ASN dengan menyurati PJ Bupati Palas,Ir,Ardan Noor.
Selain itu, telah melakukan sosialisasi tatap muka dengan ASN terkait netralitas dengan menghadurkan narasumber Kapolres Palas serta Kepala Kejaksaan Negeri Palas di Aula Hotel Syamsiah Sibuhuan.
"Selama tahap Pilkada mulai 25 Oktober sampai saat ini, sida ada 13 bentuk laporan yang diterima termasuk diantaranya 2 laporan terkait ketidak netralan ASN," terangnya.
Terkait ada oknum ASN yang bertugas di Dinkes Palas berinisial NHP yang diduga telah berpihak kepada salah satu Paslon,kata Alex sedang dalam proses pembahasan kedua dengan pihak Gakkumdu.
"Jika nanti terbukti melanggar unsur pidana akam kita serahkan kepihak Gakkumdu untuk diproses sesuai.ketentuan dan aturan," tegas Alex.
Namun,lanjutnya jika tidak ditemui ada unsur pidana,akan pelanggaran kode etik sesuai dengan alat bukti yang ada,maka pihak Bawaslu Palas akan merekomondasikan kepihak BKN untuk pemberian sanskinya sesuai dengan ketententuan.
"Pihak Bawaslu Komitmen melakukan pengawasan Pilkada dan berharap dukungan masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkan bentuk pelangaran Pilkada sebagai bentuk sinegitas mewujudkan Pilkada berkulaitas dan berintegritas," tutupnya. (Ibnu).