analisamedan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan bentuk Panitia Khusus (Pansus) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga dibentuk pansus penertiban aset daerah.
Pengusul melalui perwakilannya, El Barino Shah, dalam penjelasannya menyampaikan pembentukan Pansus bertujuan memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan PAD dan aset daerah.
"Fungsi DPRD bukan sekadar administratif, tetapi strategis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (10/11/2025).
Pengusul menyoroti tren PAD Kota Medan yang belum optimal, baik dari segi proporsional terhadap total pendapatan maupun efektivitas sistem pengelolaan. Beberapa masalah yang diidentifikasi, antara lain belum terintegrasinya basis data wajib pajak dan objek pajak, potensi kebocoran pendapatan serta belum maksimalnya digitalisasi sistem per-pajakan.
Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejumlah aset daerah seperti tanah dan bangunan belum bersertifikat atas nama Pemkot Medan. Beberapa aset juga dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, sementara pencatatan dan pelaporan aset masih belum tertib dan pemanfaatannya belum optimal.
Pansus akan melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi PAD dan aset daerah, menelaah tindaklanjut rekomendasi BPK serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis. Ruang lingkup Pansus meliputi analisis sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, kajian efektivitas penagihan PAD, inventarisasi dan verifikasi aset daerah, serta formulasi strategi peningkatan PAD berbasis potensi ekonomi lokal.
"Pembentukan Pansus bukan sekadar agenda administratif, tetapi langkah strategis DPRD untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Medan dan melindungi aset publik dari penyimpangan," kata El Barino.
Diketahui, pembentukan Pansus diajukan sepuluh anggota DPRD Kota Medan dari berbagai fraksi, antara lain El Barino Shah, Reza Pahlevi Lubis, Rommy Van Boy (Partai Golkar), Renville P. Napitupulu (PSI), Tia Ayu Anggraini dan Fauzi (Gerindra), Doli Indra Rangkuti (PKS), Janses Simbolon (Hanura-PKB), Robi Barus (PDIP) dan Iswanda Ramli (Demokrat).