analisamedan.com -Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program StudiIlmu Pemerintahan (Prodi IP) Universitas Medan Area (UMA) melaksanakan penyusunanHandOut Mata Kuliah Dasar – dasar Ilmu Pemerintahan dan Penyusunan RPSKurikulum Inti Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan.
Suksesnya kegiatan tersebutsebagai wujud implementasi Kerja sama antara Tim FISIP UMA dan FISIP UnitasPalembang.
Penyusunan itu dilaksanakan satubulan mulai 1 Desember 2022 berkerjasama dengan dosen FiSIP Unitas Palembang terdiri atas Fitri Herdayani, S.IP.,M.Si dan Supardi, S.IP., M.Si yang merujuk kepada SK Keputusan Ketua UmumKesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia Nomor: 055/Kapsipi.Kur.S1/Viii/2020Tentang Kurikulum Inti Nasional Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata Satu DalamMerdeka Belajar Kampus Merdeka.
Tim penyusun FISIP UMA terdiri atas Dr. Effiati JulianaHasibuan, M.Si (Dekan Fisip UMA), Drs. Bastiar Tambuh, M.Si ( Dekan FisipUnitas Palembang), Dr Novita Wulandari, S.ST., M.Si (Kaprodi IP Fisip UMA),Dosen Fisip UMA terdiri dari: Walid Musthafa Sembiring, S.Sos., M.I.P, YurialArief Lubis, S.Sos., M.I.P., Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.I.P
Sedangkan penyusunan hak cipta untuk luaran penelitiantentang Kemiskinan (Bastiar Tambuh, Novita Wulandari, Waridah, dan WalidMusthafa Sembiring), dan Penyusunan Hak Cipta Luaran Penelitian tentang desa(Novita Wulandari, dan Waridah).
Dekan FISIP UMA Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Simenyampaikan terima kasih atas implementas terselenggaranya penyusunan HandOutMata Kuliah Dasar – dasar Ilmu Pemerintahan dan Penyusunan RPS Kurikulum IntiNasional Prodi Ilmu Pemerintahan yang bekerja sama dengan Dosen FISIP Unitas Palembang.
"Mudah – mudahan kegiatan ini bisa berlanjut danmenghasilkan HandOut yang berkualitas," ujar Dekan FISIP Dr. Effiati JulianaHasibuan.
Daftar Mata Kuliah Kurikulum Inti Nasional ProdiIlmu Pemerintahan, sesuai Keputusan Ketua Umum KAPSIPI tersebut adalah :
1. Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan
2. Etika Pemerintahan
3. Tata Kelola Pemerintahan
4. Birokrasi Pemerintahan
5. Pemerintahan Nasional
6. Pemerintahan Daerah
7. Pemerintahan Desa
8. Kepemimpinan Pemerintahan
9. Studi Konstitusi dan Lembaga Negara
10. Perbandingan Pemerintahan
11. Kebijakan Sektor Publik
12. Pelayanan Sektor Publik
13. Tata Kelola SDM Pemerintahan
14. Tata Kelola SDM Pemerintahan
15. Teknologi Informasi Pemerintahan
16. Ekologi Pemerintahan
17. Komunikasi Pemerintahan
18. Hukum Pemerintahan
19. Metodologi Ilmu Pemerintahan