analisamedan.com -Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoroti masih banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dari hulu hingga hilir, pelaksanaan haji masih menghadapi berbagai masalah serius yang memerlukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam sistem pembagian kuota yang belum berkeadilan antarprovinsi.
Hal itu disampaikan Dahnil saat meninjau lokasi pembangunan gedung pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Desa Saintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (11/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia disambut Rektor UMSU Prof.Dr Agussani MAP dan warga Muhammadiyah serta Aisyah Sumut.
"Dari hulu sampai hilir, penyelenggaraan haji kita penuh dengan masalah. Mulai dari sistem pendaftaran, antrean panjang, hingga formula pembagian kuota yang selama ini belum sesuai amanat undang-undang," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, formula pembagian kuota haji yang diterapkan selama ini belum mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Padahal, regulasi tersebut dengan tegas mengamanatkan agar pembagian kuota dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk muslim, jumlah pendaftar, serta prioritas bagi jemaah lanjut usia di setiap provinsi.