analisamedan.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan memperkuat kewenangan dalam menjaga stabilitas industri asuransi melalui mandat baru untuk melakukan resolusi perusahaan asuransi. Penguatan ini nantinya dapat melindungi hak pemegang polis sekaligus guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap asuransi secara nasional.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan LPS I Jimmy Ardianto saat membuka kegiatan Media Gathering bersama insan pers di Parapat, Simalungun, Rabu (18/11).
Dalam sambutannya, Jimmy menegaskan bahwa Kantor Perwakilan LPS I mengemban tugas krusial dalam mensosialisasikan peran, tugas, dan fungsi LPS guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan serta mendorong peningkatan literasi keuangan, khususnya pada provinsi-provinsi di Sumatera.
"Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat," ujar Jimmy.
Acara ini juga diisi dengan Seminar Edukasi LPS oleh Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo. Materi pemaparannya bertajuk "Peran LPS Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan".
Aditya menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkuat kewenangan LPS dalam mendukung stabilitas sektor asuransi melalui penambahan mandat resolusi perusahan asuransi.
"Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung mewujudkan ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi", jelas Aditya.
Keberadaan program penjaminan polis menjadi instrumen penting dalam memperkuat mekanisme perlindungan dan resolusi di sektor asuransi sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
"Best practices di beberapa negara yang telah melaksanakan program penjaminan polis, antara lain: Malaysia, Korea, Kanada, maupun United Kingdom menunjukan bahwa adanya program penjaminan polis yang kredibel dapat mendukung momentum pertumbuhan industri melalui peningkatan trust dan partisipasi masyarakat," tambah Aditya.
"Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis, melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh stakeholders", pungkas Aditya. (ferdy)