analisamedan.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini menyusul terjadinya banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
"Saya secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027," ujar Muzakir dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Muzakir juga menambahkan, penetapan status ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh. Dinamika cuaca ekstrem dan peningkatan potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan berpotensi terjadinya banjir bandang hingga longsor.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh makin meluas dan memaksa banyak warga untuk mengungsi. Wilayah yang terdampak banjir di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Sementara itu, dikawasan pesisir seperti Aceh Tamiang, debit air di beberapa sungai termasuk Sungai Tamiang mengalami peningkatan. Meskipun belum sampai membuat warga untuk mengungsi, tapi warga diharapkan untuk tetap waspada.
"Halaman masjid kawasan pesantren kami digenangin air akibat meluapnya Sungai Tamiang. Memang disini gak hujan, tapi di kawasan hulu sungai sana kabarnya lagi hujan deras dalam beberapa hari ini", ujar Sujefri selaku kepala sekolah SMP Pesantren Darul Mukhlisin di Karang Baru, Aceh Tamiang.
Ada enam mandat operasional kepada enam instansi teknis diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan. Instansi ini juga untuk menyiagakan seluruh armada dan peralatan berat serta segera mengerahkan ke titik-titik bencana apabila diperlukan.
Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Aceh memastikan kesiapan optimal seluruh unsur aparatur, personel, serta sarana pendukung dalam merespons potensi keadaan darurat demi melindungi keselamatan dan meminimalisir kerugian masyarakat selama masa siaga darurat berlangsung.(ferdy)