analisamedan.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok kembali membuka babak kelam dalam sejarah peradilan Indonesia. Uang ratusan juta rupiah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar alat bukti pidana, melainkan simbol telanjang runtuhnya etika di jantung kekuasaan kehakiman.
Hakim figur yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru terperangkap dalam praktik transaksional yang mencederai rasa keadilan publik.Peristiwa ini tidak layak dibaca sebagai penyimpangan individual semata. Ia menyingkap kegagalan sistemik yang telah lama dibiarkan. Kekuasaan hakim begitu besar: putusannya menentukan nasib hukum, ekonomi, bahkan martabat para pencari keadilan. Kewenangan sebesar itu menuntut integritas yang kokoh, pengawasan berlapis, serta budaya etik yang hidup. Namun realitas menunjukkan jurang lebar antara tuntutan normatif dan praktik keseharian di lembaga peradilan.Pengawasan internal peradilan masih memperlihatkan wajah rapuh. Mekanisme yang tersedia cenderung administratif dan reaktif. Pelanggaran baru terungkap setelah aparat eksternal turun tangan, bukan melalui deteksi dini dari dalam institusi. Kondisi ini menandai kegagalan serius dalam membangun sistem pencegahan. Lembaga yang sehat seharusnya mampu mengenali dan menghentikan penyimpangan sebelum menjelma skandal publik.