analisamedan.com -Dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik publik merupakan instrumen koreksi kebijakan. Ia bukan gangguan, melainkan mekanisme pengaman. Namun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kritik justru kerap diperlakukan sebagai kesalahan moral. Orang tua murid yang bersuara dianggap mengganggu ketertiban. Siswa yang mendokumentasikan makanan tak layak diposisikan sebagai pelanggar disiplin. Guru yang mengingatkan standar gizi diminta memahami keterbatasan. Negara terlihat lebih sigap menertibkan ekspresi warga ketimbang menertibkan standar layanan.
Pola ini berulang di banyak daerah. Kritik atas menu basi, lauk berbau, atau porsi yang tak rasional berbalik menjadi tekanan. Unggahan diminta dihapus, grup orang tua diperingatkan, bahkan muncul intimidasi. Program publik berubah menjadi kebijakan yang seolah sakral: boleh dijalankan, tetapi tak boleh dipersoalkan. Di sinilah demokrasi diuji bukan pada klaim keberhasilan, melainkan pada kesediaan menerima koreksi.
Ironinya, pembatasan kritik berjalan seiring dengan berulangnya kasus keracunan MBG hingga 2026. Ribuan siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, dari mual hingga harus menjalani perawatan. Kritik orang tua dan siswa sejatinya bukan agenda politik, melainkan alarm keselamatan. Namun alarm itu dianggap mengganggu narasi sukses kebijakan.