analisamedan.com - Bencana yang kerap melanda Indonesia telah menimbulkan keresahan, baik di kalangan masyarakat yang terdampak maupun pemerintah. Kejadian-kejadian ini menyebabkan kerugian besar dan banyak korban jiwa. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi meskipun sudah ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007)? Mari kita simak lebih lanjut.
1. Implementasi Kebijakan yang Lemah
Salah satu penyebab utama bencana di Indonesia sering merugikan banyak orang adalah implementasi kebijakan yang lemah, meskipun UU Penanggulangan Bencana sudah ada. Salah satu kelemahan utama adalah masalah koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait.
Pemerintah pusat sering kali lebih fokus pada kebijakan nasional dan pengalokasian anggaran besar, tetapi kurang memperhatikan kondisi spesifik di daerah-daerah yang rawan bencana.
Sementara itu, pemerintah daerah terkendala dalam hal kapasitas, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Akibatnya, rencana mitigasi atau tanggap darurat sering tidak sejalan antara pusat dan daerah. Sebagai contoh, pemerintah pusat mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur tahan gempa, namun di daerah fokusnya justru lebih pada pengelolaan logistik pascabencana tanpa ada langkah pencegahan yang memadai.
2. Fragmentasi Tugas Antar Instansi
Masalah lainnya adalah fragmentasi tugas antarinstansi yang sering menyebabkan penanggulangan bencana tidak berjalan efektif. Tugas yang tumpang tindih dan tidak adanya koordinasi yang jelas antar instansi membuat pelaksanaan di lapangan sering kali tidak optimal.
Misalnya, dalam situasi darurat banjir, kementerian sosial, pemerintah daerah, dan BNPB sering memiliki program bantuan yang tidak terkoordinasi, yang mengakibatkan distribusi bantuan menjadi tidak merata. Peran yang tidak jelas antara BNPB, BPBD, TNI/Polri, dan kementerian terkait juga menjadi hambatan dalam menanggulangi bencana dengan cepat dan efisien.
3. Prosedur Administrasi yang Panjang
Prosedur administrasi yang panjang juga menjadi kendala besar dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Bantuan darurat, baik dalam bentuk logistik maupun dana, sering terlambat sampai ke masyarakat yang terdampak. Proses pengambilan keputusan dan persetujuan yang berjenjang mengharuskan bantuan melalui berbagai tingkat pemerintahan, dari desa hingga pusat.
Hal ini memakan waktu lama, karena setiap tingkat memiliki prosedur dan regulasi masing-masing. Proses manual dan ketergantungan pada dokumen kertas semakin memperlambat administrasi, sementara kurangnya mekanisme delegasi wewenang menyebabkan pejabat tinggi harus memberi instruksi terlebih dahulu, yang memperlambat respons di lapangan.
4. Kesiapsiagaan yang Rendah
Kesiapsiagaan yang rendah dalam menghadapi bencana menjadi masalah serius, terutama di daerah rawan bencana. Banyak wilayah belum memiliki infrastruktur mitigasi yang memadai, seperti tanggul untuk mencegah banjir, jalur evakuasi, atau bangunan tahan gempa.
Selain itu, perencanaan mitigasi dan kontinjensi di banyak daerah masih belum komprehensif, dan meskipun ada rencana, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi.
Beberapa daerah bahkan tidak menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam anggaran atau kebijakan pembangunan. Akibatnya, bencana terus berulang dan risiko terus meningkat tanpa adanya upaya signifikan untuk mencegahnya.
5. Pendanaan yang Tidak Memadai
Pendanaan untuk penanggulangan bencana sering kali tidak memadai dibandingkan dengan besarnya skala dan kompleksitas kebutuhan. Banyak daerah belum mengalokasikan dana khusus untuk mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menyebabkan upaya pencegahan dan respons bencana bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau sumber darurat lainnya, sering terlambat datang atau tidak mencukupi.
6.Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Minim
Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dapat mengurangi risiko bencana.
Program-program simulasi atau pelatihan kebencanaan yang melibatkan masyarakat sering kali tidak dilakukan secara rutin. Di banyak daerah, kegiatan ini bahkan tidak menjadi prioritas, sehingga warga kurang terlatih untuk merespons situasi darurat secara cepat dan tepat.
Apa yang Dapat Kita Lakukan?
Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Indonesia perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko bencana, terutama gempa bumi, yang merupakan ancaman utama di banyak daerah. Pemahaman yang jelas tentang risiko gempa bumi akan membantu masyarakat lebih siap dalam melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang diperlukan.
Salah memahami risiko dapat berakibat pada kesiapsiagaan yang buruk, yang pada gilirannya memperburuk dampak bencana. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya tindakan preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Dengan kolaborasi yang lebih baik antarinstansi, alokasi dana yang lebih memadai, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana di Indonesia dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat. (Penulis adalah mahasiswa Fisipol Prodi Komunikasi UMA)