analisamedan.com - Dari carut marutnya persoalan Kota Padangsidimpuan, tak terlepas dari minimnya Pendapat Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 yang hanya terealisasi sebesar Rp.79,82 Miliar atau 67,81% dari target Rp.117,71 Miliar yang tertuang dalam APBD.Dimana persoalan tersebut dikarenakan tidak maksimalnya pengelolaan sumberdaya PAD di Kota Padangsidimpuan.
Berikut Rincian Realisasi PAD Kota Padangsidimpuan 20241. Pajak Daerah terealiasi Rp. 23,35 Miliar atau 63,79% dari target Rp.35,4 MIliar.
2. Retribusi Daerah Rp. 2,8 Miliar atau 13,5% dari target Rp.20,7 Miliar.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 14,23 Miliar atau 80,09% dari target Rp.17,7 Miliar.
4. Pendapatan PAD lain-lain yang sah Rp.39,4 Miliar atau 90,28% dari target Rp.43,6 Miliar.Sedangkan untuk rencana PAD Padangsidimpuan 2025 sebesar Rp. 119.458.173.108,- Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PC.IMM Padangsidimpuan - Tapanuli Selatan, Tobat Wahyudi menilai persoalan PAD perlu untuk disikapi bersama."Ini capaian PAD masih jauh dari target. Sebab pendapatan ini menjadi salah satu ujung tombak pembiayaan daerah. Maka Walikota berserta DPRD dan OPD harus duduk bersama membicarakan ini. Jangan sampai tahun 2025 honorer, kepling dan TPP tak dibayar lagi" Kata Tobat.Selain memaksimalkan pendapatan daerah, juga Pemko PAdangsidimpuan mencari inovasi pada sumber daya."Itu Retribusi harus lebih transparan memakai digital. Seperti contoh itu ada kegiatan car free day banyak potensi disana. Harus dioptimalkan itu. Dan juga terminal itu juga di perbaruai lagi" Kata Ketua Umum PC.IMM.Maka sumberdaya seperti pertumbuhan restoran atau cafe/coffe shop cukup tinggi di Sidimpuan."Maka perlu ini dibuka ke publik, berapa sebenarnya PAD dari sektor tersebut. Apa pantas itu seperti peraturan 10% itu Intinya harus transparanlah termasuk pengelolaan parkirnya. Dan juga dari internal pemko, pemakain mobil dinas juga harus dimasukkan kepemakaian kekayaan daerah. Buat itu Rp.100 ribu perbulan siapa saja yang memakai mobil dinas" Tegasnya.