analisamedan.com– Maraknya pemberitaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Ginting, memunculkan dinamika baru. Kasus yang menyeret proyek jalan senilai Rp231,8 miliar ini turut menyeret empat tersangka lain, termasuk pejabat dinas dan pihak swasta, dengan dugaan aliran suap mencapai Rp8 miliar.
Di tengah sorotan publik dan pemberitaan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan mengundang ratusan pimpinan redaksi media cetak, online, dan televisi ke Kantor Gubernur Sumut. Undangan tersebut dikemas dengan istilah silaturahmi bersama Gubernur Sumut.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI Sumut), Faisal Abidin Tanjung, menilai langkah tersebut berpotensi sebagai upaya membatasi ruang kritis media terhadap kasus yang sedang ditangani KPK.
"Kami melihat ada indikasi untuk membungkam pemberitaan agar kasus yang telah menjadi perhatian nasional ini tidak melebar dan melibatkan pihak lain. Untuk itu kami meminta dan berharap agar teman-teman wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, tidak mudah goyah hanya karena diajak bertemu dengan modus silaturahmi," tegas Faisal, Senin (25/8/2025).