analisamedan.com -Penetapan dua kepala dinas di Medan dan Sumatera Utara sebagai tersangka korupsi kembali memunculkan ironi besar dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Jabatan strategis yang seharusnya ditempati figur berintegritas justru diisi pejabat dengan rekam jejak bermasalah. Kondisi ini menjadi sinyal keras bahwa sistem seleksi pejabat publik masih rapuh dan sarat kepentingan.
Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh, menjadi salah satu contoh paling menonjol. Baru beberapa bulan menjabat, ia terseret dugaan korupsi pada kegiatan Medan Fashion Festival 2024. Proyek senilai Rp4,85 miliar itu diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1,1 miliar. Penyimpangan terjadi mulai dari prosedur pengadaan, pemilihan pelaksana tanpa standar teknis, hingga pembayaran yang tidak sesuai kontrak.
Ironisnya, pada saat proyek berlangsung, Erwin menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fakta ini memperlihatkan bahwa indikasi masalah telah muncul jauh sebelum ia dipromosikan menjadi kepala dinas. Namun proses seleksi jabatan tak mampu menyaringnya.