analisamedan.com - Trend pembangunan yang dilakukan pemerintah termasuk Kabupaten Deliserdang membangun infrastruktur tidak akan merubah nasib anak-anak bila perlindungan anak tidak didukung instrumen pendanaan memadai. Hal ini menyebabkan banyak terjadi 'pembiaran' kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak.Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara Muniruddin Ritonga saat menghadiri pembukaan Forum Daerah (Forda) ke-III LPA Deliserdang di aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Beringin, Kecamatan Beringin.Usia 80 tahun Indonesia merdeka, infrastruktur penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan. Termasuk dalam upaya memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak masih dibiarkan secara sistematis.Muniruddin mengungkapkan, sejak dirinya bergabung dalam LPA tahun 2011 dan bersama tokoh perlindungan anak Indonesia Arist Merdeka Sirait (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak) terus berupaya menyuarakan agar instrumen yang menjadi kendala utama dapat dibenahi dengan peningkatan alokasi pendanaan terhadap perlindungan anak.Peningkatan alokasi dana itu untuk menyiasati agar terpenuhinya instrumen penting baik di eksekutif maupun penegak hukum di kepolisian dengan menambah pusat-pusat layanan pengaduan sampai ke tingkat kecamatan.Dicontohkannya, bila terjadi kasus kejahatan terhadap anak di Kecamatan Gunungmeriah (Kecamatan terujung di kawasan pegunungan Deliserdang), sementara kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tidak memiliki unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan orang tua korban hanya punya penghasilan Rp 20.000 per hari, bagaimana akan memikirkan anaknya untuk melapor ke Polresta Deliserdang yang jaraknya jauh di Kota Lubukpakam.