analisamedan.com - Penutupan akses Jalan HM Said, tepat di depan Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Mapolrestabes) Medan, menuai keluhan masyarakat. Kebijakan yang disebut telah berlangsung lebih dari satu bulan itu dinilai mengganggu aktivitas warga, termasuk umat Buddha yang hendak melaksanakan ibadah di Vihara Candi Buddha.
Akses jalan dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Jalan HM Said tersebut diketahui ditutup dengan alasan mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa di Mapolrestabes Medan.
Namun, penutupan yang berlangsung berkepanjangan itu dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, penyekatan disebut tetap diberlakukan meskipun tidak sedang berlangsung aksi demonstrasi.
Sejumlah umat Buddha mengaku kesulitan menjangkau Vihara Candi Buddha yang lokasinya persis berada di depan Mapolrestabes Medan. Mereka terpaksa mencari jalur alternatif untuk sampai ke tempat ibadah.
"Kami hanya ingin datang beribadah. Namun, jalan menuju vihara ditutup sehingga harus berputar mencari akses lain. Kalau hanya saat ada demonstrasi, kami bisa memahami. Tetapi kalau setiap hari ditutup, bagaimana kami mau beribadah?" keluh seorang umat Buddha.
Ketua Vihara Candi Buddha Medan, Chandra Alifuddin, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Meski memahami tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ia berharap kebijakan penutupan jalan dapat dievaluasi.
"Kami sangat menghormati tugas kepolisian dalam menjaga keamanan. Namun, penutupan akses ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Sementara itu, tidak setiap hari ada kegiatan unjuk rasa. Kami mempertanyakan sampai kapan kondisi ini harus berlangsung," ujar Chandra.
Menurutnya, dampak penutupan jalan tidak hanya dirasakan pengurus dan umat vihara, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Selain menyulitkan umat untuk beribadah, kondisi tersebut turut mengganggu operasional vihara, aktivitas pedagang, serta mobilitas warga dan pengguna jalan akibat pengalihan arus lalu lintas.
Chandra berharap kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terutama pada hari-hari ketika tidak terdapat aksi demonstrasi.
"Kami tidak meminta pengamanan dihentikan. Kami hanya berharap pengamanan dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan hak umat untuk beribadah," tegasnya.
Ia juga berharap Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar ada evaluasi dan solusi yang jelas.
Menanggapi keluhan itu, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP SL Widodo mengatakan penutupan akses Jalan HM Said dilakukan berkaitan dengan adanya kegiatan unjuk rasa.
"Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini," tulis Widodo melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).
Terkait akses menuju rumah ibadah, Widodo menegaskan pihaknya tetap memprioritaskan umat Buddha yang hendak beribadah di Vihara Candi Buddha. "Kalau rumah ibadah kami prioritaskan masuk," tandasnya.
Sementara itu, Pengamat dan Pemerhati Transportasi, Syukrinaldi, menilai kepolisian perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Mapolrestabes Medan.
Menurutnya, kawasan Jalan HM Said bukan hanya menjadi akses menuju Mapolrestabes Medan, tetapi juga terdapat sejumlah perkantoran, rumah warga, tempat usaha, dan kawasan permukiman.
"Kalau yang dikhawatirkan unjuk rasa, ya sah-sah saja. Namun, kalau sampai sebulan jalan ditutup, tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Pada kenyataannya, tidak ada unjuk rasa yang datang ke Mapolrestabes Medan setiap hari," ujarnya.
Syukrinaldi berpendapat, apabila tidak terdapat aksi demonstrasi dalam skala besar, pengamanan dapat dilakukan dengan menempatkan personel kepolisian di sekitar pintu masuk Mapolrestabes Medan.
Menurutnya, penutupan jalan dapat dilakukan apabila situasi memang membutuhkan pengamanan ekstra, terutama ketika massa demonstran datang dalam jumlah besar. Namun, tindakan tersebut semestinya bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan, apabila terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan penutupan jalan dalam waktu lama, masyarakat perlu mendapatkan pemberitahuan dan sosialisasi.
Dengan demikian, warga mengetahui alasan penutupan, jalur alternatif yang dapat dilalui, serta kepastian akses menuju tempat ibadah dan lokasi aktivitas sehari-hari.