analisamedan.com -Berbagai persoalan tata kota di Medan dinilai kian menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas. Mulai dari persoalan sampah, banjir, parkir semrawut, hingga polemik perizinan bangunan, memunculkan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dan DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan.
Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan minimnya pengawasan legislatif. Ia menyebut DPRD Medan belum menunjukkan peran signifikan dalam mencegah kebijakan bermasalah sejak tahap perencanaan.
"DPRD seharusnya hadir sebagai pengawas sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah muncul dan ramai diberitakan," ujar Farid, Selasa (6/1/2026)
Salah satu contoh yang disorot adalah polemik revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari kemajuan kota itu belakangan menuai kritik karena muncul dugaan belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek strategis kota.