analisamedan.com - Kota Medan tengah menghadapi krisis ketertiban yang kian mengkhawatirkan. Di balik slogan "kota modern dan tertib", realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya: praktik parkir liar, pungutan liar (pungli), serta pencurian fasilitas umum marak terjadi di berbagai sudut kota.
Fenomena ini diulas oleh Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus mantan anggota Komisi Yudisial RI (2015–2020), yang menilai bahwa Medan kini berada dalam situasi darurat ketertiban publik. Ia menyebut praktik parkir liar dan maraknya pencurian penutup drainase serta pagar besi yang disebut warga sebagai rayap besi telah menelanjangi lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di kota ini."Pemerintah Kota dan DPRD Medan tampak gagal membaca kedaruratan situasi ini. Alih-alih menghadirkan solusi konkret, yang tampak justru kebijakan tambal sulam dan reaktif," ujar Farid, Senin (10/11/2025)
Menurutnya, keputusan mencabut aturan parkir berlangganan memperlihatkan kebingungan arah kebijakan antara pelayanan publik dan kepentingan politik. DPRD disebut lebih sibuk berdebat soal retribusi ketimbang menata sistem parkir yang transparan, sementara pemerintah kota gencar mempromosikan digitalisasi e-parking tanpa memastikan aparat di lapangan bebas dari kompromi dengan kelompok penguasa parkir liar.
Farid menilai situasi ini merupakan bentuk nyata kelumpuhan negara di ruang publik. Padahal, perangkat hukum seperti Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum hingga kebijakan parkir elektronik sudah tersedia, tetapi tidak dijalankan dengan tegas.