analisamedan.com - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan rapikan kinerja pendapatan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan bisa meningkat dan tercapai target.
Bahrumsyah minta Bapenda Kota Medan rapikan kinerja pendapatan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Medan dengan Bapenda Kota Medan, Selasa (7/1/2025).
Permintaan ini, kata Bahrumsyah, sesuatu hal yang wajar. Mengingat, selama ini kinerja pendapatan Bapenda terkesan tidak mampu mencapai beban target. "Ada istilah "makanan raja" jangan diganggu. Contoh, pihak UPT jangan atau tidak boleh mengganggu "punya" oknum di Dinas yang ada di wilayahnya. Bahkan, potensi pendapatan seharusnya Rp50 miliar, tetapi dilaporkan Rp20 miliar. Ini yang harus dirapikan," pintanya.
Pencapaian pendapatan tahun 2023 Rp2 triliun lebih dari target Rp3 triliun lebih, menurut Bahrumsyah, tidak menjadi ukuran. Sebab, katanya, tapping box yang dipasang saat itu untuk mencatat potensi pajak sengaja dirusak oknum di tempat-tempat tertentu. "Kenapa saya ingin di Komisi III ini, saya ingin lebih mendalami hal-hal seperti ini," kata Ketua Fraksi PAN-Perindo itu.
Belum lagi persoalan pendistribusian upah pungut sering terjadi tumpang tindih antara petugas Bapenda dengan Tapem di lapangan. "Sebenarnya tidak urusan Tapem dengan upah pungut, karena ada tenaga Bapenda. Kalau ini bisa dirapikan, jangankan target Rp3,5 triliun lebih, Rp4,5 triliun bisa kita ambil. Jadi, kami minta data C4D, biar bisa kita kaji ulang seluruh potensi, seperti restoran, hotel dan tempat hiburan," katanya.
Di sisi lain, Ketua DPD PAN Kota Medan itu meminta Bapenda untuk menghapuskan PBB terhadap rumah warga yang berdiri di atas lahan HPL Pelindo dan PT. KAI di Belawan. Sebab, PBB-nya telah dibayarkan oleh perusahaan pemilik lahan. "Permintaan ini sudah pernah kita sampaikan, karena tidak mungkin ada dua pembayaran pajak dalam satu objek pajak," katanya.
Sebelumnya, Bahrumsyah, jua menilai masih banyak potensi pajak restoran dan hiburan yang belum tergali, sehingga sangat perlu di lakukan evaluasi perbaikan sistem. "Termasuk juga soal data objek wajib pajak perlu di lakukan transparansi, di mana saja yang sudah terakomodir. Kami siap membantu mendukung Bapenda melakukan proses dan pengawasan," ujarnya.
Sementara Kepala Bapenda Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, di dampingi Sekretaris T. Robi, Kabid Parkir Aidil, Kabid PBB Sutan Partahi Siahaan dan staf lainnya menyampaikan, pihaknya tetap berupaya meningkatkan perolehan PAD dari berbagai sektor objek pajak.