analisamedan.com - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menegaskan aparatur harus siap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, khususnya bagi pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Penyataan itu disampaikannya menyikapi persoalan polemik yang menyeret sejumlah pejabat di Pemkot Medan mulai dari kasus Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan dan kasus Lurah Aur Kecamatan Medan Maimun, Kamis (6/8/2026).
"Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apapun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Itu adalah konsekuensi sebagai pelayan publik," tegasnya.
Peristiwa Lurah Paya Pasir dan Luar Aur, kata Syaiful, harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan di Kota Medan agar lebih profesional dan amanah saat menjalankan tugas. "Sebagai pelayan masyarakat, hendaknya memberikan contoh, mengayomi agar masyarakat makin tercerahkan," katanya.
Terkait sanksi yang diberikan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap selain dapat memberikan efek jera serta menjadi contoh bagi aparatur lainnya, juga menjadi bahan introspeksi bagi pejabat terkait. "Kita apresiasi ketegasan Pemkot Medan," katanya.
Syaiful juga mengingatkan, perilaku seorang bawahan dapat berdampak terhadap citra pimpinan daerah. "Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.