analisamedan.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan prevalensi stunting di angka 14,5% tahun 2024. Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov Sumut terus mempertajam (lebih tepat guna dan tepat sasaran) anggaran dan perbaikan data.
Pemprov Sumut berhasil menurunkan prevalensi stunting 2,2% di tahun 2023 menjadi 18,9%, dengan berbagai intervensi yang dilakukan. Di tahun ini, Pemprov Sumut juga akan lebih mempertajam anggaran untuk penurunan angka stunting, serta penggunaan teknologi untuk mendapat data yang akurat.
"Upaya penurunan prevalensi stunting kita berjalan dengan baik, kita akan terus tingkatkan dan tahun ini perlu penajaman anggaran dan juga evaluasi data, penggunaan teknologi untuk sistem data kita agar lebih baik," kata Penjabat (Pj) Gubsu Hassanudin, usai membuka Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Medan, Senin (25/3).
Saat ini, menurut Hassanudin, masih banyak anggaran stunting yang kurang spesifik menangani stunting. Oleh karena itu, Hassanudin berharap kepada pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemprov Sumut untuk lebih memperhatikan hal tersebut.
"Kita perlu penajaman anggaran, tepat penggunaannya untuk menurunkan angka stunting, efisien dalam menggunakan anggarannya," tegas Hassanudin.
Hassanudin juga meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penurunan stunting bekerja sebaik-baiknya dan nyata. Sehingga data dan kenyataan di lapangan untuk upaya penurunan stunting sesuai.
"Melihat hasil yang kita dapat tahun lalu, saya optimis kita bisa mencapai target, tetapi itu butuh kerja keras, bukan hanya agar turun secara data saja, tetapi kenyataan di lapangan tidak," kata Hassanudin.
Sekretaris Umum BKKBN Tavip Agus Rayanto sebagai Keynote Speaker pada kegiatan ini mengatakan, ada empat yang bisa dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting. Pertama penggunaan satu data dan memanfaatkan teknologi, fokus kepada ibu hamil, mengaktifkan Posyandu, meningkatkan perhatian kepada baduta (bayi dua tahun), balita, sanitasi dan air bersih dan menyeleksi target intervensi bila terkendala masalah anggaran.