analisamedan.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terkait dengan jumlah dan lokasi.
Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Sumut Robby Effendy di Medan, Jumat, (22/11/2024) mengatakan, bahwa pemetaan TPS ini merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah TPS pada Pilkada 2024.
"Saat ini kami masih melakukan pemetaan TPS untuk pelaksanaan pilkada nanti. Estimasi awal ini jumlah pemilih setiap TPS maksimal 600 pemilih," ujar Robby Effendy.
Estimasi jumlah pemilih itu, kata dia, merupakan ketentuan bahwa Pilkada 2024 setiap TPS berisikan 600 orang. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2024 yang maksimal setiap TPS hanya 300 pemilih.
"Jadi, pemetaan ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal pada pesta demokrasi tersebut," kata dia.
Dalam melakukan pemetaan TPS tersebut, pihaknya akan melibatkan panitia pemilih kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang baru dilantik.
"Hasil pemetaan TPS ini akan menjadi bahan bagi pemutakhiran data pemilih untuk dicocokkan dan diteliti (coklit)," sebut dia.
Dikatakan pula bahwa saat ini penetapan jumlah TPS yang akan dibentuk di Sumut belum dapat dipastikan atau final karena masih dilakukan pembahasan.
"Kami sedang melakukan pencermatan, jadi belum tahu berkurang atau tidak TPS di Sumut," jelasnya.
Berdasarkan data pemilih pada Pemilu 2024, KPU Provinsi Sumut menetapkan 45.875 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 33 kabupaten/kota, 455 kecamatan, serta 5.417 desa dan 693 kelurahan.
KPU Provinsi Sumut juga menetapkan 10.853.940 daftar pemilih (DPT) yang terdiri atas 5.360.844 laki-laki dan 5.493.096 perempuan.
Terkait dengan sosialisasi pilkada 2024, Robby Effendy mengatakan bahwa pihaknya saat ini secara maksimal terus melakukan sosialisasi, termasuk kepada kalangan muda, dengan menggandeng berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
"Sejauh ini tahapan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesuksesan pilkada tentunya membutuhkan peran dari semua pihak," ujar dia.