analisamedan.com -Kritik tajam disampaikan mantan Anggota Komisi Yudisial RI 2015–2020, Farid Wajdi, terhadap kepemimpinan Pemerintah Kota Medan. Ia menilai kondisi kota saat ini bukan hanya krisis infrastruktur, tetapi juga krisis moral kepemimpinan. Demikian disampaikan Farid Wajdi , Minggu (26/10/2025),
Farid menegaskan bahwa pemerintah kota telah kehilangan arah dan empati terhadap persoalan dasar masyarakat. "Banjir di Medan Bukan Lagi Bencana Alam, Tapi Bencana Tata Kelola"Dalam percakapan dengan wartawan, Farid Wajdi mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan di Medan seperti Medan Tembung, Mabar Hilir, dan Marelan kini hidup dalam rutinitas genangan air, jalan rusak, dan tumpukan sampah yang menyesakkan."Banjir di Medan bukan lagi bencana alam, melainkan bencana tata kelola. Drainase yang tersumbat itu simbol tersumbatnya nurani birokrasi. Pemerintah seolah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan warganya," ujar Farid.
Ia menambahkan, persoalan infrastruktur yang tak kunjung selesai menjadi bukti lemahnya tanggung jawab moral pejabat publik. Padahal, kata Farid, setiap lubang jalan dan tumpukan sampah itu dibiayai dengan uang pajak rakyat.
"Setiap warga yang membayar pajak bumi, kendaraan, dan retribusi daerah punya hak moral untuk menuntut pelayanan publik yang layak. Kalau infrastruktur rusak, yang hancur bukan hanya fisik kota, tapi juga kontrak sosial antara warga dan pemerintahnya," tegasnya.