analisamedan.com - Dugaan penggelapan dana insentif honorarium yang diduga dilakulan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan IL, Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) demo di kantor DPRD Medan, Selasa (29/8/2023). Formasi minta Komisi IV DPRD Medan agar segera menyikapi menindaklanjuti menggelar RDP terkait dugaan kasus penggelapan dana honorer PNS.
Dalam laporannya yang diterima Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik, puluhan massa dari Forum Komunikasi Anti Korupsi (FORMASI) menyampaikan laporan dugaan gratifikasi ini sebagai bukti kekecewaan terhadap para pejabat yang mengkhianati masyarakat.
"Saat ini kami datang DPRD Kota Medan untuk menyuarakan dan sekaligus menyampaikan kekecewaan kami terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan IL, kami terkejut setelah mengetahui bahwa beliau melakukan tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai Kadishub Kota Medan dalam bentuk gratifikasi pada penerimaan tenaga honorer, " ucap Adam, Koordinator Aksi tersebut.
FORMASI juga menuding dugaan Gratifikasi tersebut dilakukan oleh IL dengan meminta sejumlah uang kepada calon tenaga honorer untuk dapat diterima menjadi tenaga honorer di Dishub Kota Medan. "Sementara yang kita ketahui bersama Pemerintah telah Melarang setiap Instansi Pemerintahan untuk tidak lagi merekrut atau menerima tenaga honorer dan larangan tersebut sudah diberlakukan dimulai dari Tahun 2022 hingga sampai sekarang, dan yang menyampaikan hal larangan tersebut langsung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), " terangnya.