analisamedan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan konfrontir pihak Hotel Adimulia terkait informasi pihak hotel menolak Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM).
DPRD Medan konfrontir pihak Hotel Adimulia di lakukan Komisi III DPRD Kota Medan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Nomor 1 Medan, Selasa (4/2/2025).
RDP di pimpin Ketua Komisi III Salomo Pardede bersama Sekretaris David Roni Ganda Sinaga serta anggota Faisal Arbie dan Agus Setiawan. Hadir saat itu General Manager (GM) Hotel Adimulia Medan, Indra Muaz.
David Roni Ganda Sinaga mempertanyakan masalah kabar tentang manajemen Hotel Adimulia tidak mau bekerja sama dengan pelaku UMKM. "Informasi dari Kadis Koperasi, UMKM dan Perdagangan Medan, ada dua hotel yang tidak mau bekerja sama dengan pelaku UMKM, JW Marriott dan Adi Mulia. Makanya, kita undang kemari untuk klarifikasi," kata David.
Sementara, Salomo Pardede, mempertanyakan terkait pembayaran pajak hotel di Bapenda Kota Medan. "Bagaimana dengan pembayaran pajak Hotel Adimulia. Mereka sudah beroperasi selama 7 tahun. Apakah pembayarannya lancar," tanya Salomo.
Menjawab pertanyaan itu, Ilham, mewakili Bapenda Kota Medan mengatakan manajemen Hotel Adimulia taat pajak. Pembayaran pajaknya sangat signifikan. "Rata-rata di atas Rp1 miliar per bulan," kata Ilham.
Senada dengan itu GM Hotel Adimulia Medan, Indra Muaz, membenarkan hal itu. Indra mengatakan, setoran pajak itu berasal dari penghasilan kamar dan restoran hotel bintang lima tersebut. "Hotel Adimulia menyediakan 261 kamar dengan tingkat okupansi sebesar 75 persen," ungkapnya.
Terkait penolakan terhadap UMKM, Muaz, membantah tudingan tersebut. Pihaknya merasa tidak pernah menolak kerja sama dengan pelaku UMKM di Kota Medan.
"Kalau hotel kami menolak UMKM, ini perlu dipertanyakan. Selama saya menjadi GM, belum pernah ada UMKM datang ke kami untuk mengajak kerja sama. Pastinya, kita akan mensupport pelaku UMKM bisa maju di Kota Medan," kata Muaz.