analisamedan.com - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Simalungun Erwin Saragih, meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan penertiban produksi batching plan Hutama Karya sis Siantar milik PT Hutama Karya yang terletak di Nagori Bosar , Kecamatan Panombean Panei. Hal itu diutarakan nya di ruang DPRD Kabupaten simalungun, Jumat (8/12).
"Saya minta Kadis Lingkungan Hidup Daniel Silalahi untuk melakukan cek lokasi dan penertiban produksi batching plan hutama karya sis siantar milik PT hutama karya karena tidak memiliki ijin amdal ," ucap Erwin Saragih.
Jelasnya lagi bahwa batching plan tersebut diindikasi menggunakan bahan batu pasir illegal (yang tidak memiliki ijin galian C ) dari kawasan daerah aliran sungai Bahapal Kota Pematangsiantar.
"Menurut informasi yang saya terima bahwa bahan batu dan pasir yang digunakan di indikasi bahan illegal dimana tidak memiliki ijin galian c juga. Yang di keruk dari sungai bahapal menggunakan alat berat," ucap Erwin Saragih.